Peraturan Presden (Perpres) Tahun 2017 |
Kumpulan Peraturan Presden (Perpres) Tahun 2017. Untuk mempermudah mencari Peraturan Presiden atau Perpres yang diterbitkan tahun 2017, berikut ini Admin Salinkan Kumpulan Peraturan Presden (Perpres) Tahun 2017 berikut Link download. Semoga dapat membantu para siswa atau mahasiswa yang sedangan mencari referensi terkait Peraturan Presden (Perpres) Tahun 2017.
Nomor Peraturan Presiden | Tentang | Link Download |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2017 | PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012) | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2017 | Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2017 | Wajib Kerja Dokter Spesialis | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2017 | Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2017 | Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2017 | Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2017 | Dewan Sumber Daya Air | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2017 | Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2017 | Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2017 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2017 | Tunjangna Jabatan Fungsional Arsiparis | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 | Kebijakan Kelautan Indoneisa | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2017 | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 | Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2017 | Otoritas Nasional Senjata Kimia | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 | Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 | Rencana Umum Energi Nasional | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2017 | Pengesahan Credit Guarantee And Investment Facility Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit Dan Investasi) | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2017 | Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 29 Januari 2002 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, And Its Protocol Signed At Jakarta On January 29, 2002 | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2017 | Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2017 | Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2017 | Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2017 | Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2017 | Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2017 | Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2017 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic Or Service Passports) | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2017 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports) | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2017 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Serbia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Serbia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passports) | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2017 | Universitas Islam Negeri Mataram | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2017 | Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2017 | Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2017 | Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2017 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2017 | Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2017 | Petrubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2017 | Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2017 | Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kalimantan Barat | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2017 | Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2017 | Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2017 | Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2017 | Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2017 | Strategi Nasional Perlindungan Konsumen | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2017 | Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2017 | Pengesahan Protocol On The Legal Framework To Implement The Asean Single Window (Protokol Mengenai Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan Asean Single Window) | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 | Badan Siber Dan Sandi Negara | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 | Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2017 | Penyelesaian Pembangunan Rumah Susun Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2017 | Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 | Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2017 | Penghasilan Dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2017 | Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat For The Implementation Of The Asean Mutual Recognition Arrangement On Tourism Professionals (Persetujuan Tentang Pembentukan Sekretariat Regional Untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata Asean) | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2017 | Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 | Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2017 | Dosen Di Lingkungan Universitas Pertahanan | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2017 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2017 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2017 | Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2017 | Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, Dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2017 | Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2017 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara Tentang Pelayanan Angkutan Udara (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Concerning Air Services | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Badan Intelijen Negara | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 | Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 | Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2017 | Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2017 | Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkaitan Dengan Pajak Atas Penghasilan Yang Ditandatangani Di Kuala Lumpur Pada Tanggal 12 September 1991, Yang Telah Diubah Dengan Protokol Yang Ditandatangani Di Bukit Tinggi Pada Tanggal 12 Januari 2006 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991, As Amended By The Protocol Signed At Bukit Tinggi On 12 Januari 2006) | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2017 | Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2017 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2017 | PENUGASAN KEPADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) UNTUK MENGUSAHAKAN JALAN TOL RUAS AKSES TANJUNG PRIOK | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2017 | Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2017 | Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2017 | Pengesahan Articles Of Agreement Of The Islamic Corporation For The Insurance Of Investment And Export Credit (Pasal Persetujuan Korporasi Islam Untuk Asuransi Investasi Dan Kredit Ekspor) | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 | Penguatan Pendidikan Karakter | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 | Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2017 | Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 | Percepatan Pelaksanaan Berusaha | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementrian Pariwisata | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2017 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Informasi Geospasial | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2017 | Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 | Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2017 | Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 | Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2017 | PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR BIODIVERSITY (PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT ASEAN UNTUK KEANEKARAGAMAN HAYATI) | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2017 | PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2017 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2017 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2017 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2017 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2017 | Kawasan Sains Dan Teknologi | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 | RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2017 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2017 | HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2017 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2OI4 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 119 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 127 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 128 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2017 | HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 134 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2017 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 136 Tahun 2017 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG | |
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2017 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN |
Demikian posting terkait Kumpulan Peraturan Presden (Perpres) Tahun 2017. Semoga bermanfaat, terutama untuk para siswa dan mahasiswa sebagai referensi dalam mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Share This :
comment 0 comments
more_vert